Seputarmadura.com, Sumenep, Rabu 29 Juli 2020- Serap aspirasi (Reses) MH Said Abdullah, sebagai anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jatim XI (Madura), digelar di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Rabu, 29 Juli 2020.
Ratusan kepala desa (Kades) hadir dalam kegiatan yang digelar di aula de Baghraf Hotel, Kecamatan Kota Sumenep.
Ada tiga poin yang disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah saat reses ini. Namun yang menjadi perhatiannya adalah sistem pelayanan terhadap masyarakat di masa pandemi Covid-19, yang dilaksanakan oleh seluruh kepala desa (Kades).
MH Said Abdullah mengatakatan, reses kali ini dirinya sengaja bertemu dengan kepala desa di Sumenep, tujuannya ingin mengetahui aspirasi dan kondisi desa. Karena refocusing dana desa juga diarahkan ke bantuan langsung tunai (BLT).
“Kami ingin tahu bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Sebab, pada kondisi saat inilah di masa pandemi Covid-19 peran Kades harus betul-betul melayani terhadap masyarakatnya,” ujarnya.
Menurut Politisi senior PDI Perjuangan ini, ternyata berdasarkan aspirasi kades, semua yang dari pusat dilaksanakan. “Alhamdulillah kami lega dengan hasil aspirasi para kades itu, bahwa semua yang dari pusat dilaksanakan,” tuturnya.
Selain tentang desa, tiga poin yang disampaikan MH Said Abdullah saat Reses bersama kades itu, yakni Pertama soal pendidikan. MH Said Abdullah menginginkan ke depan, seluruh kebutuhan anak didik harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Mulai dari seragam hingga buku.
Kemudian juga diharapkan seragam anak didik dijahit sendiri oleh orang tua. Tujuannya, lanjut Said, selain ukuran seragam sesuai harapan, juga bisa membantu para tukang jahit lokal. “Sehingga mereka bisa bekerja dan tidak menganggur,” tambahnya.
Kedua, soal kesehatan. Meski ada BPJS, menurut Said, ternyata banyak sekali warga yang tak menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kenapa? Karena pendataan amburadul. Sehingga suami Khalida Ayu Winarti ini berharap pendataan dilakukan secara kontinyu dan valid.
“Biar semua warga, khusus yang kurang mampu menikmati program pengentasan kemiskinan dari pemerintah,” jelasnya.
Ketiga, kedaulatan pangan. Pahlawan pangan itu ada di desa. Para petani harus dipastikan hasil panennya dibeli secara layak. “Tempo dulu, tak ada warga yang kelaparan. Karena orang tempo dulu tidak membiarkan setiap lahan itu kosong. Bahkan di pekarangan rumahnya ditanam ‘marongghi’. Itulah ketahanan pangan sesungguhnya, ” tegasnya.
Selain itu, kata Said, ke depan kalau ada bansos harus beli ke petani. “Jangan beli ke grosir. Beli ke petani. Itu harapan kita,” ujarnya.
Oleh karena itu, Said mengajak seluruh pihak, wabil khusus para Kades untuk melayani masyarakat secara maksimal. “Mari bersama melayani masyarakat secara maksimal,” ajak Said.
Sementara itu, perwakilan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sumenep, Miskun Legiyono mengatakan senang bisa menyampaikan aspirasi langsung kepada MH Said Abdullah. Apalagi sekarang, kata Iyon, sapaan akrabnya, MH Said Abdullah Ketua Banggar DPR RI.
“Kami sudah sampaikan semua keluh kesah Kades kepada Pak Said, termasuk soal regulasi dana desa agar tidak terlalu birokratis. Sehingga pencairannya mudah,” kata Iyon. (Rls)
