Seputarmadura.com, Sumenep, Rabu 21 Februari 2018- Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) setiap siswa menjadi keharusan untuk diikuti. Namun, biaya pelaksanaannya untuk di Kecamatan Kepulauan Raas, Sumenep, Madura, Jawa Timur, sungguh mencekik.
Sesuai hasil temuan Forum Pemuda Raas (FPR), bahwa setiap siswa dibawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep, harus menyediakan anggaran sekitar Rp1,5 juta untuk bisa ikut UNBK.
Ketua Forum Pemuda Raas, Suryadi, mengatakan, biaya itu tidak layak diberlakukan karena sangat memberatkan wali murid.
“Biaya UNBK tersebut dibebankan kepada siswa. Anggaran setiap jenjang pendidikan tidak sama, untuk tingkat MTs dan MA di Pulau Raas ada yang dipungut sebesar Rp 600 ribu, Rp 800 ribu hingga Rp 1,5 juta per siswa. Ini sangat memberatkan,” tukas Suryadi,Rabu (21/2/2018).
Berdasarkan informasi yang diterima, pungutan itu untuk kebutuhan perlenglengkapan ujian, seperti halnya komputer dan server.
Sebab sarana UNBK tidak disiapkan dari pemerintah, melainkan dibebankan kepada madrasah. Kemudian madrasah membebankan kepada wali murid.
“UNBK di Pulau Raas ini tidak siap. Pelaksanaan UNBK dipaksakan. Sehingga memberatkan kepada wali murid,” paparnya.
Sikap keberatan wali murid di Pulau Raas sudah disampaikan kepada Kemenag Sumenep.
“Kami sudah duduk bersama dengan Kasi Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep, tadi siang,” tuturnya.
Ia meminta Kemenag mengeluarkan kebijakan yang berpihak terhadap siswa yakni tidak membebani peserta UNBK dengan biaya mahal.
“Tolong jangan memaksakan diri melaksanakan UNBK jika masih dibebankan kepada wali siswa,” pintanya.
Sementara Kasi Pendma Kemenag Sumenep, Moh. Tawil mengungkapkan tidak ada paksaan kepada madrasah untuk menggelar UNBK.
“Masing-masing madrasah kami beri kebebasan apakah madrasah mau menggunakan UNBK atau UNKP (Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil),” ungkapnya.
Bahkan, lanjutnya, sejak awal bagi madrasah yang mau melaksanakan UNBK, tidak ada aturan untuk minta biaya kepada wali murid.
“Sistem pelaksanaan ujian akhir itu kami sepenuhnya serahkan ke lembaga pendidikan. Termasuk biaya UNBK. Kalau ada wali murid tidak keberatan dimintai sumbangan untuk biaya ujian akhir, ya boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau banyak yang keberatan ya harus di musyawarahkan ulang,” pungkasnya. (Nit)
