Seputar Madura, Sumenep 3 Oktober 2016- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit realisasi bantuan Dana Desa (DD) di setiap Kabupaten, termasuk di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
“Informasinya BPK akan turun langsung ke Sumenep untuk melakukan evaluasi Bantuan Dana Desa pada tahun 2017. Evaluasi yang dilakukan BPK berbeda dengan pemerintah daerah, ya jika pemerintah daerah hanya pembinaan saja, namun jika BPK, maka akan langsung dibawa ke rana hukum,” ujar Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setkab Sumenep, Ali Dafir, Senin (3/10/2016).
Lanjut mantan Camat Batuan ini, bantuan DD menjadi atensi pemerintah pusat. Sebab anggaran yang direalisasikan cukup besar di tingkat Kabupaten/Kota, bahkan nilainya mencapai triliunan se Indonesia. Pada tahun 2016 ini, Sumenep mendapatakan bantuan bantuan ADD maupun DD sebesar Rp 336.904.292.398, dengan rincian untuk anggaran ADD mencapai Rp 123.956. 150.000 sedangkan DD mencapai Rp 212.948.50.000.
Dana tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2015 dana ADD untuk Sumenep, hanya sebesar Rp 115.364.560.000 sedangkan DD sebesar Rp 94.880.517.014 dengan jumlah total sebesar Rp 210.245.007.377.
“Tahun ini ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Ali Fafir
Pencairan bantaun DD disesuaikan dengan APBDes masing-masing desa, yang menjadi eksekutor pencairan bantuan bansos ini adalah Camat. Sehingga, Camat dihimbau agar benar-benar melakukan pengawasan mulai dari realiasasi tahap pertama, jika tidak sesuai dengan RAB yang ada, maka jangan mudah mencairkan untuk tahap ke dua.
“Kami ingin kepala desa profesional, jangan sampai ada masalah hukum dikemudian hari,” jelasnya.
Sementara di Sumenep ada 330 yang tersebar di 27 Kecamatan, baik wilayah kepulauan maupuan daratan. (RH)
