Seputarmadura.com, Sumenep, Minggu 17 Juni 2018- Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Ika-PMII) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengecam habis soal dilaporkannya KH Asep Saifuddin Chalim, Pacet, Mojokerto, ke Polda Jatim oleh Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Jampi).
Ketua Ika-PMII Sumenep, Badrul Arrozy menyebut kader-kader yang tidak mau terhadap kyai berarti pengkaderannya tidak selesai selama menjadi mahasiswa.
“Saya sangat menyayangkan sekali, semoga kader tersebut segera di sadarkan,” katanya, Minggu (17/6/2018).
Menurut Badrul, hal itu tidak seharusnya dilakukan karena memang sejarah PMII berdiri melalui idzin dari para kyai.
Selain itu, hadirnya organisasi Jampi tersebut menurut Badrul hanya ada di Jawa Timur. Dan itu ilegal.
“Jadi struktur alumni PMII itu hanya ada IKAPMII yang dulu bernama Foksika PMII. Mulai dari tingkat cabang kab-kota, wilayah atau propinsi dan pengurus pusat. Ini yang legal dan mempunyai badan hukum,” jelasnya.
Bahkan, pentolan PMII Pamekasan ini menuding, kalau ada organisasi yang membawa label PMII dan masuk gerakan politik praktis, itu bukan kader yang di restui oleh PMII.
“Sekali lagi saya tegaskan, PMII alumninya ada di Ika-PMII, jadi Jampi itu ilegal,” tegasnya.
Untuk diketahui, Jampi melaporkan Kyai Asep lantaran diduga melakukan ujaran kebencian terhadap salah satu calon di pemilihan gubernur Jawa Timur.
Dikutip dari Barometer Jatim, Ketua Jampi, Abdul Hamid menilai fatwa fardlu ‘Ain yang dihasilkan para kyai di Ponpes Amanatul Ummah tersebut merupakan wujud ujaran kebencian karena ada pernyataan jika umat Islam memilih salah satu calon di Pilgub Jatim, maka sama saja berkhianat kepada Allah SWT, Rasulullah dan orang mukmin.
Sementara, organisasi Jampi yang melaporkan kyai tersebut dinilai merupakan organisasi akal-akalan (ilegal).
“Dari itu, Ika-PMII Sumenep meminta agar PMII jangan dibawa ke ranah politik praktis. PMII harus murni dan bersama kyai,” tukas Badrul. (Fik/Nita)
