Seputarmadura.com, Sumenep, Senin 6 Maret 2017- Aneh tapi nyata, itulah yang terjadi pada pelaksanaan program tahun kunjungan wisata atau Visit Sumenep 2018. Sebab, program yang melekat di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep, Madura, Jawa Timur, nyata-nyata tidak pernah melibatkan Ulama setempat.
Dalam persiapannya, konsep tahun kunjungan wisata itu hingga kini terkesan amburadul. Namun, Disparbudpora mendadadak akan belajar wisata halal ke Pulau Lombok. Padahal, sejak pertama kali didengungkan, nyaris tidak pernah terdengar wacana bahwa objek wisata di Sumenep akan dikelola dengan sistem syariah.
“Jangankan dilibatkan, pemberitahuan saja kepada MUI oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, sampai sekarang tidak ada. Apalagi informasinya mau ke Pulau Lombok, hanya untuk belajar wisata halal. Ini menjadi aneh,” tegas Ketua MUI Sumenep, KH. Safraji, Senin (6/3/2017).
Menurutnya, untuk wisata halal dan Islami seharusnya tidak perlu jauh-jauh ke Pulau Lombok. Karena MUI se-Madura beberapa tahun lalu sudah berkumpul dalam rangka membahas apa saja pedoman potensi diwilayah masing-masing kabupaten. Bahkan hasil dari perkumpulan itu sudah dibukukan untuk keperluan pemerintah di wilayahnya masing-masing.
“Ya kami bukukan. Seperti halnya Bangkalan potensinya industri Islami, kemudian Sampang potensinya pendidikan islami, kemudian Pamekasan pada Budaya dan Kabupaten Sumenep sendiri adalah Pariwisata Islami,” tuturnya.
Kiyai Safraji mengakui, bahwa pariwisata halal sudah menjadi atensi Pemerintah Provinsi dan MUI Jawa Timur.
“Jadi, wisata halal itu semua berkenaan dengan corak-corak Islami, diantaranya berisi, tempat ibadah itu harus ada tempat ibadah, pengunjung harus mengikuti aturan syariat serta adanya label-label syariat. Andai kami dilibatkan, pasti buku tersebut akan diserahkan ke Disparbudpora,” ungkapnya
Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Sumenep setidaknya mengikutsertakan ulama Sumenep dalam rangka menyongsong Visit Sumenep agar tidak bertentangan dengan syariah agama.
“Kami berharap destinasi pariwisata religi di Sumenep lebih diperkuat lagi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Badan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (BIPTK) Madura, Jawa Timur, menuding agenda “Plesiran” Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumenep, ke Pulau Lombok telah mengesampingkan ulama dikabupaten setempat.
Sebab, acara “plesiran” yang dikemas dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) itu hanya untuk mempelajari wisata halal. Bahkan, anggaran yang dikeluarkan cukup fantastis senilai Rp140 juta.
“Kalau hanya ingin menciptakan wisata halal, saya kira tidak perlu keluar Sumenep apalagi ke Pulau Lombok. Mestinya ajak ulama dan tokoh masyarakat duduk bersama bahas soal itu. Dipastikan akan muncul ide cemerlang,” tegasnya, Sekjen BIPTK Madura, Wahyudi.
Menurut Mantan aktifis PMII Surabaya ini, agenda Bimtek ke Pulau Lombok tersebut hanya akal-akalan Disparbudpora Sumenep, guna menghabiskan anggaran yang disediakan Visit Sumenep 2018 senilai Rp 4 miliar.(Fik/Nita)
