Seputar Madura Pamekasan, 11 Agustus 2016- Wacana Full day school yang dilontarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajir Effendi yang baru dilantik itu mendapatkan dinilai tidak ideal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan, Madura, Jawa Timur.
Muhammad Sahur Abdi Anggota komisi IV DPRD Pamekasan mengatakan bahwa penerapan full day school untuk pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dinilai hanya mengekang kebebasan siswa.
“Sistem tersebut sangat tidak ideal karena dinilai hanya memforsir kebebasan anak yang masih suka beramain, Selain itu jika nanti benar-benar diterapkan, maka secara otomatis akan menambah biaya operasional sekolah, seperti honor guru yang masih status non pegawai negeri sipil,” katanya, Kamis (11/8/2016).
Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini menyarankan, Sebaiknya pemerintah pusat lebih fokus pada standarisasi pendidikan nasional yang belum direalisasikan, seperti kurikulum K-13.
“Sebaiknya lebih fokus pada standarisasi pendidikan nasional,” ujarnya
Sementara, menurut Pelaksana Tugas Harian (Plh) Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, Prama Jaya enggan untuk mengomentari rencana full day schol tersebut.
“Saya kira tidak perlu dikomentari, sebab hal itu hanya sebatas ide saja,” ujarnya. (WD)
