Seputarmadura.com, Pamekasan, Selasa 10 Januari 2017- Dengan alasan untuk mengawal program-program pemerintah khususnya dibidang peningkatan infrastruktur Dinas PU, sekelompok pemuda yang tergabung dalam IKRED (Institut Kajian dan Riset Daerah) Madura, menggelar aksi di halaman Dinas PU Pemkab Pamekasan, Madura Jawa Timur, Selasa (10/1/2017).
Aksi ini diduga keras karena pengunjukrasa tidak puas hanya dengan melakukan audiensi sebanyak 2 kali yang telah dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya.
Dalam orasinya, korlap aksi Moh Imam CA meminta, agar Dinas PU bebas cacat administrasi, tidak terpengaruh tekanan politik dalam proses lelang maupun penunjukan langsung dan beberapa ajakan untuk bersama mengawasi pelaksanaan proyek di tahun 2017.
“Sehinga tidak ada lagi pengerjaan proyek dan hasilnya yang berkualitas jelek karena lelang hanya formalitas dan penunjukan langsung hanya dimonopoli rekanan tertentu,” ungkapnya, Selasa (10/1/2017).
Menjawab seruan itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Pemkab Pamekasan Totok Hartono menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kinerja di lingkungan yang dipimpinnya.
“Kami menangapi positif ya, bagus mereka memberikan koreksi karena sebenarnya mereka sudah 2 kali audiensi, kita terbuka, mau lihat kontrak silahkan,” jelasnya.
Totok Hartono juga menegaskan bahwa tidak ada lelang yang cacat administrasi.
“Cacat administrasi itu menurut mereka, menurut kita tidak karena ini sudah lelang dan mereka menduga ada cacat administrasi,” ungkapnya.
Selanjutnya ia juga bertekad menindaklanjuti sejumlah tuntutan massa unras sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya ada temuan fisik tidak bagus maka akan ditindaklanjuti.
“Masukan mereka sudah kita akomodir, sehingga pelelangan yang besar-besar diatas 2 setengah miliar sudah kita lakukan Kerja Sama Operasi (KSO) artinya positif terima kasih masukannya sedangkan masukan lainnya misalnya ada temuan pasti kita tindaklanjuti,” terangnya.
Terkait dengan tudingan lelang sebatas formalitas, ia mengatakan, jika sekarang sistemnya sudah melalui pengadaan elektronik (LPSE), jadi semua harus meningkatkan kemampuan dan kompetensi semua pihak.
“Kita ini kan sudah menyampaikan, dimana yang disebut sekedar formalitas, apalagi kita sudah maksimal, semua prosedur dan ketentuan sudah dilakukan, bukan jamannya sekarang melakukan hal-hal yang menyimpang,” bantah Totok Hartono.
Mendapat jawaban itu, massa pengunjukrasa kemudian menyudahi aksinya, namun sebelum bubar mereka berjanji untuk tetap mengawal dan mengumpulkan bukti-bukti, guna disampaikan dan dipertanggungjawabkan bersama antara Dinas PU, rekanan dan pihak lainnya yang terkait.(Dre/Nita)
