Seputarmadura.com, Pamekasan, Rabu 22 Maret 2017- Puluhan pemuda di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Rabu (22/3/2017) menggelar aksi unjuk rasa dimulai dari monumen arek lancor hinga kantor Pemkab di Jalan Kabupaten Pamekasan. Mereka menuding pemkab telah memboroskan sejumlah anggaran.
Pemborosan anggaran itu termasuk didalamnya anggaran makan minum (mamin) bupati di pos anggaran pendopo kabupaten yang menurut mereka hanya dinikmati segelintir elit birokrasi saja. Para akativis tersebut, menuntut transparansi angaran.
“Di Kabupaten Pamekasan ini terjadi kongkalikong karena kami temukan dilapangan bahwa anggaran yang dianggarkan oleh pemkab Pamekasan khususnya bupati Pamekasan tiap tahun selalu menaikkan anggaran,” teriak salah satu korlap aksi.
Karena aksi unras digelar bersamaan dengan pelaksanaan musrenbang yang diikuti seluruh pejabat teknis dilingkungan Pemkab Pamekasan, massa aksi akhirnya harus puas hanya ditemui Kabag Umum dan Kabag Humas Pemkab Pamekasan.
Mengetahui adanya musrenbang, massa aksi sempat akan mengalihkan aksi ke pendopo ronggosukowati Pamekasan namun berhasil digagalkan petugas pengamanan aksi.
Mendapat kesempatan menjelaskan terkait tudingan massa aksi, Kabag Umum Pemkab Pamekasan Joko Trisulo membantah keras jika anggaran itu hanyalah untuk membiayai mamin bupati.
“Itupun makan minum untuk rapat dan tamu-tamu kalau itu untuk bupati saja ya memang memang besar ini kan untuk sekretariat juga makanya siapapun yang mengadakan kegiatan kalau di pendopo tempatnya otomatis kita bantu, ini untuk kegiatan bersama jadi anggapan bahwa itu untuk bupati, tidak benar,” jelasnya.
Anggaran ini sudah melalui proses panjang yang mulai dari pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sampai akhirnya disetujui oleh legislatif.
“Tahapannya diawali dengan kita membuat RKA kemudian diverifikasi oleh tim yang terdiri dari BPKA, Inspektorat dan bagian Hukum hingga ditetapkan menjadi DPA inipun melalui pembicaraan panjang dengan pihak legislatif,” ungkap Joko Trisulo.
Nilai yang dituduhkan massa aksi, menurut mantan Kabag Humas itu juga tidak benar, sebab kebijakan pemerintah pusat saat ini adalah penghematan anggaran yang berdampak terjadinya pengeprasan anggaran diberbagai pos kegiatan.
“Semua pos anggaran dipotong, nilainya tidak sebesar yang disebutkan massa aksi, jadi ya kita cukup-cukupkan saja untuk kebutuhan selama setahun atau 12 bulan,” pungkasnya. (Dre/Nita)
