Seputar Madura, Pamekasan, Rabu 3 November 2016- Sebanyak 230 Sekolah Dasar (SD) Negeri dari 460 SD Negeri di kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur hingga saat ini masih belum bersertifikat, bahkan ada yang berdiri dilahan bersengketa.
“Dengan menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan, kami akan melakukan sertifikasi terhadap aset pemerintah tersebut secara bertahap,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Pamekasan Taufikurrahman, Kamis (3/11/2016).
Bahkan saat ini, lanjut Kepala BPKA Pamekasan ini, pihaknya telah melakukan pendataan atas kepemilikan aset, hal itu dilakukan agar tidak ada persoalan lagi masalah sengketa lahan di wilayah Gerbang Salam ini.
“Kami telah mengumpulkan dokumen kepemilikan (Pemerintah daerah, red) dari aset pemerintah daerah, sehingga jika ada yang menyengketakan, kami sudah punya buktinya,” ujar Taufik.
Namun demikian, pihaknya mengakui jika ada sejumlah lahan yang ditempat Sekolah Menengah Pertama (SMP) maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) masih berdiri di tanah sengketa dan harus segera diselesaikan.
“Kasus sengketa lahan ini, menjadi atensi bagi pemerintah daerah kabupaten Pamekasan untuk segera menyelesaikan. Sehingga tidak merugikan para anak didik dan tidak ada lagi kasus masalah sengketa lahan,” pungkasnya. (WD)
