Seputarmadura.com, Sumenep, Senin 12 November 2018- Koordinator Pendamping Tenaga Ahli (TA) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Abd. Rahman mengancam boikot atau tidak akan menandatangani laporan Pendamping Dana Desa (PD).
Hal itu dilakukan agar PD yang sudah resmi masuk Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019 agar segera mundur dari jabatannya. Apabila tidak digubris, akan diberlakukan sanksi.
“Yang jelas saya tidak mau tandatangan itu, dan mereka otomatis tidak akan menerima gaji,” katanya, Senin (12/11/2018).
Informasinya Pendamping Dana Desa di Sumenep terdapat tiga orang yang mencalonkan diri di Pileg 2019. Hanya saja dua diantaranya telah dipindah ke daerah luar madura.
“Kalau itu saya sudah tidak punya kewenangan, biar gresik yang eksekusi,” terangnya.
Sementara satu pendamping dana desa kata Rahman secara administrasi belum mengundurkan diri. Namun, secara lisan sudah tidak lagi menyusun laporan.
“Sudah bikin surat pengunduran diri, tapi katanya hilang. Saya sudah suruh cepat buat lagi. Tapi sudah tidak membuat laporan, dan sudah dua bulan tidak digaji. Kalau satu bulan lagi tidak buat laporan secara otomatis out,” tukasnya. (Fik/Nit)
