Seputarmadura.com, Sumenep, Kamis 17 Nopember 2016- Meskipun hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, sudah turun soal Struktur Organisasi (SO) Sumenep, Madura. Namun hingga kini masih belum final.
Bahkan Pansus SOPD DPRD Sumenep, melakukan klarifikasi atas hasil fasilitasi Gubernur Jawa Timur terhadap SOPD. Mereka berangkat sejak kemarin (16/11/2016), untuk melakukan klarifikasi.
Wakil Pansus SOPD, A. Zainur Rahman, menjelaskan, setidaknya ada dua hal yang ingin diperjelas, yakni berkaitan dengan administratif dan materi hasil fasilitasi tersebut.
“Ini berkaitan munculnya nomenklatur baru. Padahal sebelumnya tidak ada, yakni Nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air. Nomenklatur tersebut tidak pernah ada, baik dalam draf SOPD yang diajukan eksekutif maupun dalam hasil pembahasan pansus,” terangnya, Kamis (17/11/2016).
Ia mengakui jika klarifikasi ini sebagai wujud ketidakpercayaan atas hasil evaluasi Gubernur Jatim atas SOPD Sumenep.
“Intinya iita hanya ingin memperjelas dan memastikan bahwa hasil pembahasan Pansus dan fasilitasi gubernur tidak ada yang salah,” ungkap A. Zainur Rahman.
Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Sumenep, Hadi Soetarto, enggan mengomentari terkait sikap Pansus SOPD DPRD yang melakukan klarifikasi ke Gubernur Jatim.
“Mohon maaf, persoalan tersebut bukan kompetensi saya. Toh SOPD itu keputusan bapak Gubernur Jatim,” tegas Atok, sapaan akrab Hadi Soetarto, Kamis (17/11/2016).
Berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Jatim, SOPD Sumenep bertambah dari 26 SKPD hasil pembahasan Pansus menjadi 30. Sejumlah SKPD yang sebelumnya disatukan kembali dipisah. Misalnya, Dinas Perhubungan yang oleh Pansus digabung dengan Dinas Komunisasi dan Informatika kembali dipisah menjadi dua dinas. (Nita)
