Seputar Madura, Sumenep 24 Agustus 2016- Aktivis Gerakan Mahasiswa Melawan Korupsi (Geramsi) menggelar aksi demo ke kantor Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Kamis (25/8/2016). Kedatangan mereka ke kantor Bupati Sumenep ini tidak lain menuntut agar ada transparansi dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) miga dan Corporate Social Resposibility (CSR) yang regulasinya tidak jelas.
Dalam aksinya mereka membawa becak dan jerigen kosong, hal itu menggambarkan jika selama ini pemerintah daerah khususnya Bupati tidak pernah transparan dalam pengelolaan DBH dan CSR. Sehingga banyak masyarakat di bumi Sumekar ini tidak sejahtera, padahal sebagai daerah penghasil migas, seharusnya masyarakatnya lebih sejahtera.
Selain itu pula, alasan mereka membawa jerigen kosong ke kantor Bupati Sumenep ini, tidak lain menggambarkan bahwa pemerintah daerah tidak pernah mau terbuka berapa minyak dan gas yang dihasilkan oleh perusahaan migas yang beroperasi di Sumenep.
“Banyak perusahaan migas yang beroperasi di Sumenep, namun ternyata tidak menjamin kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah masih lemah dan kurang tegas terhadap para pengusaha migas yang ada di Sumenep ini,” teriak Imam Arifin, Koordinator Geramsi, Kamis (25/8/2016) di depan Kantor Bupati Sumenep.
Ia menerangkan, kekayaan sumber migas di Sumenep yang berlimpah sudah menjadi rebutan para investor, tercatat sudah ada 10 (sepuluh) perusahaan yang melakukan K3S (kontrak kerja sama) baik yang sudah melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan yang masih dalam tahap penelitian.
Empat sumber yang sudah melakukan eksplorasi dan eksploitasi, diantaranya PT. KEI, PT. SANTOS , PT HUSKY, dan PT. EML, dua diantara empat sumber tersebut sudah beroprasi, yaitu PT KEI di lapangan spanjang menghasilkan minyak mentah 1.500 barel perhari, dan PT SANTOS menghasilkan gas 100 ribu kaki kubik perhari.
Namun demikian pengelolaan DBH migas dari sumber migas yang sudah beroprasi tidak tepat sasaran. sementara enam sumber lainnya masih dalam tahap penelitian, yakni di pragaan dan pasongsongan oleh PT. PETRO CINA, perairan Pasongsongan PT. PETRONAS CALLIGARY, perairan masalembu oleh PT.HUSKY ENERGY, PT. ANARDACO dan PT. PETRO JAVA.
Kendati demikian kekayaan Sumenep dengan sumber migas yang melimpah sampai detik ini masih belum mampu memberikan perubahan yang nyata bagi sumenep, karena itu kita menilai bahwa DBH migas di Sumenep hanya dinikmati oleh segelintir elit birokrasi, dan jelas sangat merugikan masyarakat kecil disekitar eksplorasi.
Untuk itu, Dalam hal pengelolaan DBH migas di Sumenep pemerintah daerah harus mengarahkan pengelolaan DBH migas berbasis masyarakat miskin. semisal DBH migas disumenep lebih diorientasikan pada infra struktur darat dan laut, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan lain-lain.
“Seperti kita tahu bahwa fasilitas laut yang ada di Sumenep sangat memprihatinkan, sementara hampir semua sumber migas disumenep berada di kepulauan, namun demikian sampai detik ini kepulauan disumenep seolah – olah termarginalkan serta minim perhatian dari pemerintah daerah,” ujar Aktivis PMII Sumenep ini.
Untuk itu, pihaknya berharap kedepannya pemerintah daerah lebih memfokuskan pengelolaan DBH Migas di Sumenep diprioritaskan pada tingkat kebutuhan masyarakat dibawah.
“Sehingga tidak ada lagi korban diskriminasi kebijakan pemerintah,” pungkasnya. (RH)
