MH Said Abdullah Mendapat Mandat Sebagai Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan Periode 2019-2024

oleh -2 views
MH Said Abdullah

Seputarmadura.com, Sumenep, Senin 12 Agustus 2019- Kongres V PDI Perjuangan di Bali, Denpasar, Sabtu, 10 Agustus 2019, MH Said Abdullah mendapat mandat sebagai Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan periode 2019-2024.

Said yang merupatakan putra Sumenep Madura ini dipilih langsung Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menjadi Ketua DPP Bidang Perekonomian.

“Sungguh, ini sebuah amanah yang berat bagi kami. Ini sebuah kepercayaan sekaligus tantangan yang harus dipertanggungjawabkan. Kami wajib dan akan bekerja selurus-lurusnya dalam mengemban amanah tersebut,” ungkap Said Abdullah, melalui pesan WhatApps, Senin (12/8/2019).

Said yang juga anggota DPR RI Dapil Jatim XI mengakui jika dirinya satu-satunya warga Madura yang menjadi pengurus DPP PDI Perjuangan. “Oleh karena itu, mohon doa warga Madura agar kami bisa mengemban amanat dan tidak mengecewakan partai dalam menjalankan amanat tersebut,” tuturnya.

Dengan mandat itu, Said menegaskan komitmennya untuk membumikan prinsip Trisaksti yang diajarkan bung Karno pada generasi masa kini.

Menurutnya, prinsip Trisakti sangat relevan untuk terus dipahami dan diwujudnyatakan oleh generasi milenial dalam menghadapi tantangan yang ada.

“Gerak kami tidak akan pernah jauh dari konsep Trisakti yang diajarkan Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” tuturnya.

Dalam konteks itu, kata Anggota DPR RI 3 periode ini, kebijakan ekonomi kedepan hendaknya merupakan program pembangunan ekonomi nasional yang ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan diletakkan dalam kerangka perjuangan guna menegakkan dan menjaga keutuhan NKRI.

“Kita juga tak bisa lepas faktor geopolitik. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi hendaknya merupakan proses ekonomi  yang memiliki kondisi saling ketergantungan satu sama lain, antara satu daerah dengan daerah yang lain, satu provinsi dengan provinsi yang lain, yang akhirnya akan terbentuk satu kesatuan ekonomi nasional yang utuh, kokoh, dan kuat,” tandasnya.

Dalam konteks agak teknis, Said juga menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI ini, menginginkan dana desa diperuntukkan untuk membentuk dan menguatkan koperasi desa.

“Kalau bisa peruntukannya hingga 50 persen. Tolong bedakan antara koperasi dengan badan usaha milik desa. Bedakan pula koperasi dengan usaha simpan pinjam,” terangnya.

Koperasi itu melibatkan banyak warga (anggota). Mengajarkan sekaligus mengondisikan warga untuk mengelola usaha bersama. Ada kebersamaan. Ada pemberdayaan. Ada semangat gotong royong. Bayangkan jika di setiap desa, koperasinya hidup dan menghidupi anggotanya, tentunya akan menjadi kekuatan ekonomi luar biasa.

“Kami ingin pemerintah desa mulai berpikir untuk membentuk dan menghidupkan koperasi dengan memberikan modal dari dana desanya, setidaknya 50 persen. Koperasi itu wujud dan implementasi menggerakkan warga desa untuk berdikari melalui usaha produktif warga (anggota) yang dihimpun oleh koperasi. Jangan hanya simpan pinjam,” ujarnya.

Said juga mengaku akan mencoba mengusulkan agar sebagian dana desa, setidaknya 50 persen untuk koperasi desa itu, bisa masuk dalam nota keuangan RAPBN 2020 yang akan disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 16 Agustus 2019. (Nit)