Seputarmadura.com, Sumenep, Sabtu 26 November 2016- Sejumlah kontraktor di Sumenep, Madura, Jawa Timur, mulai gerah dengan sikap oknum Anggota DPRD setempat yang secara terus menerus menyetir eksekutif atau “main” serobot pekerjaan proyek.
Parahnya lagi, para kontraktor yang ingin mendapatkan pekerjaan proyek, harus membayar yang istilahnya “beli” terlebih dahulu kepada oknum dewan itu. Besarannya variasi dari 20 sampai 40 persen.
“Bukan menjadi rahasia lagi, kalau Anggota Dewan Sumenep sudah merebut porsi ladang kontraktor,” tegas Yusuf Ismail, salah satu kontraktor Sumenep, Sabtu (26/11/2016).
Ia menuturkan, penyerobotan itu diketahui dari banyaknya proyek yang diploting dengan sistem paket, padahal anggarannya mencapai milyaran rupiah. “Ploting paket itu disamaratakan menjadi Rp200 jutaan. Nah, ketika berbentuk paket itulah kesempatan oknum dewan bermain dengan memesannya. Alhasil, kontraktor yang tidak kuat beli ya tidak mendapat proyek,” tukasnya.
Berdasarkan data yang dihimpunnya, hampir 80 persen proyek di Satuan Kerja (Satker) Sumenep, dikuasai oknum Dewan.
Oleh karena itu, Ucup, sapaan akrab Yusuf Ismail meminta keadilan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terkait pekerjaan proyek. Saat ini sudah terjadi kesenjangan sosial mengenai pembagian proyek.
“Permintaan kami hanya satu kok. Harus ada pembagian yang adil soal pekerjaan proyek ini. Kalau pekerjaan dengan nilai miliyaran rupiah, ya harus dilakukan tender. Jangan diploting menjadi paket,” pungkasnya.
Bahkan, pihaknya juga berharap anggota dewan terhormat di Sumenep, lebih memperhatikan para kontraktor. “Tolong jangan egois para anggota dewan. Mereka kan duduk di dewan sebagai wakil rakyat, bukan menyerobot ladang pekerjaan para kontraktor,” pungkasnya.(Nita)