Seputarmadura.com, Sumenep, Rabu 24 Januari 2018- Keputusan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang akan impor beras 500.000 ton beras dari Vietnam dan Thailand untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, membuat sejumlah kalangan angkat bicara, termasuk Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumenep, Madura, Jawa Timur, Hairul Anwar.
“Impor beras itu harus disesuaikan dengan data yang valid. Berapa kebutuhan beras disandingkan dengan stok beras yang ada saat ini. Apakah memang kurang atau tidak untuk mencukupi kebutuhan beras secara nasional,” terang Irul, sapaan akrab Hairul Anwar, Rabu (24/1/2018).
Ia berharap keputusan impor beras hanya dijadikan tidak dijadikan tameng belaka untuk mencekik para petani di Indonesia. Sebab, dengan adanya impor beras secara otomatis harga beras lokal akan turun.
“Ini yang harus dihindari. Kalau memang diperlukan impor ya ditentukan jumlahnya. Mengingat Maret nanti petani kita sudah akan masuk musim panen padi,” tuturnya.
Irul melihat impor beras tersebut menandakan jika program swasembada beras atau ketahanan pangan nasional, gagal.
Idealnya, impor beras itu bisa dilakukan jika data kebutuhan beras secara keseluruhan menunjukkan 1 juta ton namun hasil panen hanya 800 ribu ton.
“Nah, kalau datanya begitu ya boleh lah impor beras. Tapi jumlahnya mengacu pada kebutuhan itu saja. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan pihak terkait,” pungkasnya. (Nit)
