Seputarmadura.com, Sumenep, Selasa 28 Februari 2017- Anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, bakal interpelasi (hak bertanya) kepada bupati setempat, terkait tidak dicairkannya gaji sejak Januari hingga Februari 2017.
“Interpelasi ini sesuai hasil kesepakatan enam dari tujuh fraksi di DPRD Sumenep,” kata Wakil Ketua DPRD Sumenep, Hanafi, Selasa (28/2/2017).
Dalam kesepakatan yang dihadiri 20 anggota dari enam fraksi itu, ada tiga klausul yakni tindakan persuasif, interpelasi dan melawan secara hukum.
“Hanya Fraksi PKB yang tidak hadir dalam rapat tersebut, yang secara otomatis tidak sepakat atas tiga klausul itu,” terangnya.
Enam fraksi yang hadir adalah Fraksi PPP, Fraksi PAN, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra Sejahtera, Fraksi PDIP, dan Fraksi Partai Demokrat.
Sementara Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Abrori, mengungkapkan, bahwa interpelasi ini jalan akhir untuk mempertanyakan alasan Bupati Sumenep tidak mencairkan gaji Anggota dewan setempat.
“Kami sudah menyerahkan kepada pimpinan untuk melakukan komunikasi dengan bupati. Kalau tidak berhasil ya Interpelasi,” ungkapnya.
Menurut Abrori, jika interpelasi benar terjadi maka Bupati wajib menjabarkan secara rinci alasan ngendonnya gaji anggota dewan ini.
“Dua bulan kita tidak terima gaji. Harus jelas alasannya apa,”
Ungkapan serupa juga dilontarkan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Sumenep, Hosaini Adim. Menurutnya, interpelasi Bupati merupakan keputusan bersama dan wajib dilaksanakan oleh pimpinan DPRD Sumenep.
“Upaya persuasif ke eksekutif sudah dilakukan selama dua bulan, tapi penjelasannya masih membingungkan. Makanya kami mendukung sepenuhnya interpelasi Bupati Sumenep,” pungkasnya.(Nita)
