Seputarmadura.com, Sumenep, Senin 11 September 2023– Sebanyak 4 (empat) rancangan peraturan daerah (Raperda) masih digodok oleh DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui Badan Pembentukan Raperda (Bapemperda).
Ke empat Raperda itu yakni tentang pengelolaan air limbah domestik, tentang Pertembakauan, tentang perusahaan umum daerah Sumekar, serta tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Ketua Badan Pembentukan Raperda DPRD Kabupaten Sumenep, Juhari mengatakan, Raperda yang masuk di Bapemperda DPRD tahun 2023 sebanyak 29 Raperda.
Sebanyak 10 Raperda merupakan usulan eksekutif dan sisanya merupakan prakarsa dewan. Dari total Raperda yang masuk, empat Raperda sedang dibahas oleh wakil rakyat yang berkantor di jalan Trunojoyo.
“Saat ini anggota dewan sedang membahas empat Raperda. Semuanya dibahas oleh pansus masing-masing,” kata Juhari.
Politisi PPP ini menerangkan, jika normal, pembahasan masing-masing Raperda itu bisa selesai antara 7 sampai 10 hari. Saat ini anggota terus menggenjot pembahasan empat Raperda itu karena masih banyak Raperda yang harus diselesaikan hingga akhir tahun ini. Semua Raperda yang masuk relatif penting untuk diselesaikan.
“Pembahasan terus dilakukan secara maraton, siang hingga malam. Karena kami menginginkan pembahasan itu sesuai jadwal yang ada. Tapi, bulan berarti kami hanya kejar tayang, tetap mengedepankan kemaslahatan,” ujarnya.
Ia menerangkan, dari Raperda yang masuk ke DPRD, tiga Raperda sudah disahkan, 8 Raperda masih fasilitasi Gubernur dan 14 raperda masih persiapan pembahasan.
Dengan jangka waktu yang ada, pihaknya optimis dapat menyelesaikan semua Raperda yang masuk tersebut. “Selain melaksanakan tugas yg lain, Raperda ini juga penting untuk diselesaikan. Jadi, kami tetap manfaatkan waktu yang ada,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menegaskan, meski semangat anggota dewan sangat tinggi dalam pembahasan Raperda, tapi ada sisi lain yang menjadi pertimbangan yakni anggaran. Sebab, setiap pembahasan Raperda membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
“Kalau anggarannya tersedia, semua Raperda yang masuk, kami bahas. Yang jelas, pembahasan juga tergantung anggaran,” ungkapnya. (Nt/Hen)
