Seputarmadura.com, Sumenep, Kamis 1 Agustus 2024– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat mengadakan Seminar dan Forum Group Discussion (FGD) untuk menghasilkan kebijakan menekan angka kemiskinan. Kamis, 1 Agustus 2024.
Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Potre Koneng, Kantor Bappeda Sumenep, dihadiri Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H.
Sejumlah narasumber dan moderator yang ahli di bidangnya turut hadir, diantaranya Prof. Dr. Bagong Suyanto, Guru Besar FISIP Unair, dan Joko Santoso, Kepala BPS Kabupaten Sumenep.
Rahadi, Direktur Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan (LPTP) Surakarta, bertindak sebagai fasilitator FGD.
Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, S.H., M.H. mengapresiasi kegiatan tersebut. Sehingga FGD ini diharapkan bisa merumuskan dan melahirkan kebijakan pada APBD 2025, utamanya menekan angka kemiskinan.
“Kami mengharapkan FGD ini ada kebijakan yang bisa menurunkan angka kemiskinan di daerah,” kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo saat acara FGD, di Aula Bappeda Kabupaten Sumenep. Kamis, 1 Agustus 2024.
Pihaknya berkomitmen untuk menurunkan kemiskinan secara drastis, meskipun saat ini, berdasarkan data BPS angka kemiskinan setiap tahun mengalami penurunan.
Data BPS untuk angka penurunan kemiskinan Kabupaten Sumenep termasuk yang terbaik di Jawa Timur.
“Angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep memang menurun setiap tahunnya,” ujarnya.
Hanya saja, kata Bupati angka penurunan kemiskinan belum memuaskan, sehingga pemerintah daerah menargetkan turun 10 persen, walaupun keinginnya itu dinilai tidak rasional.
“Tentu saja, kami untuk menekan kemiskinan dengan target 10 persen, perlu kebijakan anggaran yang baik melalui rumusan kebijakan di setiap OPD melalui programnya,” tuturnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, pada 2021 angka kemiskinan di Sumenep mencapai 20,51 persen, pada 2022 sebesar 18,76 persen dan pada 2023 turun menjadi 18,70 persen.
“FGD ini bisa menjadi acuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran dengan kerja sama dan sinergi semua elemen,” terang Bupati.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan bahwa kegiatan ini juga berupaya untuk memetakan berbagai model kemiskinan di Indonesia, khususnya di Sumenep.
“Menciptakan platform satu data kemiskinan, serta merancang skema evaluasi, monitoring, dan dampak program penanggulangan kemiskinan,” kata Arif dalam keterangannya.
Arif juga mengungkapkan bahwa seminar dan FGD ini bertujuan untuk membuka wawasan dan menyamakan persepsi tentang kemiskinan, baik dari segi konseptual maupun indikator yang terukur serta fakta di lapangan.
“Jadi, kegiatan ini juga bertujuan untuk merancang inovasi bentuk, model, dan pola penanggulangan kemiskinan,” pungkasnya.
FGD yang berlangsung selama dua hari ini diikuti oleh 31 peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sumenep, perangkat daerah, instansi vertikal, tenaga ahli Bupati Sumenep, perguruan tinggi, pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat. (Nt/Hen)
