Seputarmadura.com, Sumenep, Senin 3 Juni 2024– Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, memberikan beberapa saran terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, dalam hal ini eksekutif terkait tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) di APBD 2023.
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun berkenaan, merupakan sisa dana hasil perhitungan atas realisasi anggaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp411.542.023.795,53,- terdiri dari Defisit sebesar Rp12.075.268.789,88 dan Pembiayaan netto sebesar Rp423.617.292.585,41,-.
Dua point saran Banggar DPRD Sumenep disampaikan Abu Hasan selaku Juru bicara Banggar DPRD setempat, dalam sidang paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023. Senin, 3 Juni 2024.
Abu Hasan menyampaikan bahwa Banggar merasa berkewajiban memberikan saran-saran kepada Pemkab Sumenep untuk kemudian perlu mendapatkan perhatian secara serius.
“Adapun saran itu yakni peningkatan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna terciptanya “Kemandirian Keuangan Daerah” dengan terus melakukan kreasi-kreasi dan inovasi,” ujarnya.
Selain itu, juga perlunya perbaikan dari sisi perangkaan perencanaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas terhadap pengalokasian anggaran di masing-masing OPD dengan perhitungan yang tepat. Khususnya pada perhitungan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan tambahan dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 1 % (Satu persen) untuk OPD yang jumlah belanjanya besar dan 2% (2 persen) untuk OPD yang jumlah belanjanya kecil.
“Tentunya banyak hal dan permasalahan yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Kabupaten melalui strategi yang jitu agar pembangunan bisa berjalan baik,” tuturnya.
Abu Hasan juga mengungkapkan dari rincian SILPA itu tampak dengan jelas besaran nominal anggaran yang tidak terserap terbilang cukup tinggi. Sehingga Badan Anggaran bersama beberapa dinas terkait melakukan diskusi bersama dengan mempertanyakan kendala dan permasalahan terhadap besaran SILPA yang cukup tinggi karena hal ini dianggap sebagai sebuah kegagalan Pemerintah Kabupaten dalam perencanaan kegiatan.
“Sebagai mitra kerja antara DPRD dan Kepala Daerah terkait kebijakan daerah dalam kedudukannya bersama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam segala sektor peningkatan kemakmuran masyarakat luas, tentu haruslah tetap menjaga sinergitas dan keharmonisan dengan unsur keseimbangan didalam tatanan kebijakan pembangunan daerah menuju masyarakat Sumenep yang makmur dan sejahtera,” ungkapnya.
Sementara Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo mengatakan bahwa saran dan harapan yang disampaikan Banggar DPRD setempat merupakan bahan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan, baik dari sisi penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan, serta menjadi bahan acuan untuk penyusunan APBD pada tahun yang akan datang. (Nt/Hen)
