Seputar Madura, Sumenep 17 Agustus 2016- Kesadaran pemerintah desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Sumenep bisa dibilang sangat rendah. Buktinya, hingga saat ini baru 130 dari 330 desa yang membentuk BUMDes. Jadi, hingga saat ini desa yang belum membentuk BUMDes sebanyak 200 desa.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMP dan KB) Sumenep A Masuni mengatakan, pembentukan BUMDes merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 6/2014 Tentang Desa.
”Tapi disana tidak ada paksaan, karna amanahnya hanya dapat bukan wajib,” katanya, Rabu (17/8/2016).
Kendati demikian, Pemerintah Daerah menginginkan semua desa di Kabupaten Sumenep, bisa membentuk BUMDes, sebagaimana dalam program 99 hari Bupati dan Wakil Bupati Sumenep A Busyro Karim dan A Fauzi.
”Jadi, tidak ada deadline waktu yang kami punya. Tergantung kemauan Desa, apakah akan membentuk BUMDes atau tidak,” jelasnya.
Menurut mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep itu, keberadaan BUMDes sangat penting utamanya untuk peningkatan sektor perekonomian masyarakat. Karena secara fungsi BUMDes nantinya bisa mengelola semua produk unggulan disegala bidang, baik dibidang pemasaran maupun permodalan.
”Khusus desa yang telah terbentuk, tahun 2017 nanti akan kami bina dengan cara melakukan studi banding ke desa yang BUMDesnya telah mapan. Sehingga mereka bisa menambah wawasan,” jelasnya.
Terpisah Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Jubriyanto mendukung upaya pemerintah daerah untuk menggalakkan pembentukan BUMDes. Pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusianya.
Karena menurutnya, secara spesifik, pendirian BUMDes untuk menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreativitas dan membuka peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes bertujuan untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif.
”Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat,” jelasnya. (Jd)
