Seputarmadura.com, Pamekasan, Rabu 26 Agustus 2020- Yayasan Usman Al farsy melakukan langkah taktis dalam upaya meningkatkan kuliatas pendidikan. Salah satunya, merombak kepengurusan yayasan lalu didaftarkan kepada Dirjen Merk dan Hak Cipta.
Yayasan Usman Al farsy itu menaungi sejumlah lembaga pendidikan di Pemekasan. Yakni, PAUD Nurul Hikmah, RA Nurul Hikmah, MADIN Nurul Hikmah, SD Plus Nurul Hikmah dan SMP Plus Nurul Hikmah.
Ketua Pengurus Yayasan Usman Al Farsy, Drs. H. Supardi. AS. SH. M.Hum mengatakan, nama-nama pengurus yayasan itu ditetapkan berdasarkan hasil rapat umum luar biasa dengan surat keputusan yang ditanda tangani oleh jenderal TNI (Pur) RH. Hartono selaku pembina yayasan. Sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: AHU-0000600.AH.01.05 TAHUN 2020, Tanggal 21 Juli 2020 sesuai akta pendirian yayasan, AD/ ART dan SOP.
Yayasan Usman Al Farsy dan lembaga pendidikan Nurul Hikmah telah didaftarkan kepada Dirjen Merk dan Hak Cipta . Tujuannya, agar terhindar dari perbuatan orang tidak bertanggung dengan melakukan kejahatan pemalsuan merk. Yakni, memalsu, meniru dan membuat merk yang menyerupai dengan aslinya.
“Bahwa pembina yayasan sudah melakukan perubahan nama-nama Pengurus dan Pengawas Yayasan Usman Al Farsy sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor: AHU-0000600.AH.01.05 TAHUN 2020, Tanggal 21 Juli 2020,” kata Ketua Pengurus Yayasan Usman Al Farsy, Drs. H. Supardi. AS. SH. M.Hum.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, ada beberapa langkah yang ditempuh. Diantaranya, peningkatan sistem informasi dan pelayanan pendidikan yang lebih cepat, mudah dan efesien melalui pengembangan IT berbasis aplikasi.
Kemudian, meningkatkan kualitas SDM serta meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan formal sesuai dengan kebutuhan. Yasayasan Usman Al Farsy komitmen terus meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
“Pada masa masa new normal ini, jajaran pengurus yayasan berharap dukungan dan kerjasama dari semua stakeholders pendidikan, khususnya pemerintah daerah,” harapnya. (Eki/Yan)
