Seputarmadura.com, Sumenep, Selasa 8 Agustus 2017- Puluhan pemuda yang tergabung dalam Front Pembela Masyarakat Sumenep (FPRS) melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, Selasa (8/8/2017. Dalam aksinya, mereka mendesak anggota DPRD untuk menolak pembelian mobil dinas (mobdin) Bupati Sumenep, A. Busyro Karim yang menelan anggaran lebih dari Rp 2 Milyar.
“Kami mendesak agar anggota dewan menolak pembelian mobdin Bupati. Sebab, anggarannya cukup fantastis,” kata korlap aksi, Khamaidi, Selasa (8/8/2017).
Menurutnya, rencana pengadaan mobdin yang telah disetujui oleh Komisi I DPRD Sumenep tidak beralasan. Karena mobil dinas jenis Mitsubishi Pajero Sport yang saat ini masih dalam keadaan layak dipakai.
Nilai mereka, bukan karena sering kecelakaan mobil dinas itu diganti. Sebab, hal itu melawan kehendak Tuhan.
“Kalau mau elite lebih baik jadi artis,” tegasnya.
Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma mengaku menerima semua aspirasi mereka dan akan disampaikan kepada komisi I selaku yang membahas rencana pembelian mobdin tersebut.
“Jika rencana itu melanggar aturan, kami pastikan tidak akan dilanjutkan. Karena semuanya sudah ada rambu-rambunya,” ungkapnya didepan pendemo.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep Hamid Ali Munir menegaskan, perencanaan yang telah dilakukan dan disahkan di Komisi sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami bekerja sesuai aturan, termasuk dalam hal rencana pengadaan mobdin bupati itu,” jelasnya.
Setelah mendapat penjelasan di Kantor DPRD, mereka melanjutkan aksi demonstrasi ke Kantor Bupati Sumenep dengan pengawalan ketat petugas kepolisian.
Di Kantor Bupati, para pemuda tersebut ditemui oleh Asisten III Pemkab Sumenep, Muhammad Jakfar.
Dia mengatakan, anggaran untuk mobil dinas Bupati tersebut sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 7 tahun 2006 bahwa seorang Bupati diharuskan mendapatkan dua mobil yang berspesifikasi sedan dan jeep.
Selain karena adanya aturan tersebut, Jakfar juga menegaskan bahwa seringnya Kabupaten Sumenep mendapatkan tamu petinggi negeri ini memang sudah seharusnya memiliki mobil yang keamanannya sudah mumpuni. Sebab, mobil tertinggi diwilayah pemerintahan hanya milik Bupati.
“Kita kan sering kedatangan tamu seperti Bu Mensos dan Menpora, jadi kami anggap seharusnya bagi kami untuk membeli mobil sejenis jeep,” terangnya.
Ditanya terkait jenis mobil yang akan dibeli, pihaknya belum bisa memastikan. Karena pengadaan mobil tersebut bukan seperti anggaran yang hanya Rp 200 juta saja.
“Ini kan di tender bebas. Kalau tidak muncul di e-Katalog berarti kita tidak boleh memunculkan salah satu merk,” pungkasnya. (Fik/Nita)
