Seputarmadura.com, Sumenep, Jumat 11 Agustus 2017- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam dialog publik dengan tema peningkatan kualitas pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
“Dialog terbuka bersama BPK RI ini digelar untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Daerah. Harapannya bisa mengatahui bagaimana meningkatkan kualitas laporan pertanggungjawaban keuangan Pemkab Sumenep,” kata Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, Jumat (11/8/2017).
Ia juga berharap melalui kegiatan ini semua OPD bisa mebambah ilmunya dalam pengelolaan keuangan. Dan Pemerintah Daerah akan terus melakukan pembenahan dalam pengelolaan keuangan.
“Kedepan, kami bertekad meningkatkan pertanggungjawaban laporan keuangan baik dari akuntabilitas maupun transparansi keuangan demi mewujudkan pemerintah yang lebih baik,” paparnya.
Lanjut Politisi PDI Perjuangan ini, alasan Sumenep selalu mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena pengelolaan keuangannya masih belum maksimal, sehingga sangat sulit untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Kita selalu mendapatkan opini WDP, karena pengelolaan keuangan masih belum maksimal. Jadi untuk meningkatkan pengelolaan keuangan dan mendapatkan WTP, kami sengaja menggelar dialog ini dengan mengundang salah satu anggota BPK RI,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, selain mendapatkan opini WDP, pad tahun 2017 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep juga harus mengembalikan keuangan sebesar Rp 6,8 Miliar ke Kas Daerah (Kasda) sebagaimana direkomendasikan BPK RI.
“Masalah rekomendasi BPK, ada pengembalian keuangan karena memang sudah menjadi temuan dan rekomendasi dari BPK,” pungkasnya. (Nita)
