Seputarmadura.com, Sumenep, Rabu 13 September 2017- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), mengingatkan agar dana desa yang disalurkan pemerintah digunakan secara tepat untuk kemaslahatan warga desa.
“Sehingga proses penggunaan dana desa oleh masing-masing kepala desa dilaksanakan dengan benar, tidak ada penyimpangan, tujuannya tercapai, dan masyarakat merasakan akan hal itu,” kata Kepala DPMD Sumenep, A. Masuni, Rabu (13/9/2017).
Selain itu, pihaknya juga mengingatkan kerawanan penggunaan dana desa dan celah-celah penyelewengannya. Misalnya, dana desa digunakan di luar rencana pembangunan prioritas. Pihaknya tidak ingin ditemukan penggunaan dana desa yang anggarannya sudah masuk anggaran daerah sehingga ada anggaran ganda.
“Jangan sampai ada kegiatan yang bersifat fiktifnya. Itu kita ingatkan,” tegasnya
Dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digelontorkan pemerintah jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu, mulai tahun depan seluruh desa di daerahnya harus menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes).
Mau tidak mau, pemerintahan desa harus siap menerapkannya. Desa yang tak menerapkan sistem ini, siap-siap gigit jari karena DD atau ADD tidak akan dicairkan.
“Jika ada desa tak menerapkan Siskeudes, nanti tidak akan dicairkan. Siskeudes wajib hukumnya dan sudah merupakan perintah KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi, red),” tegasnya.
Untuk diketahui, aplikasi Siskeudes ini diterapkan agar pengelolaan DD dan ADD yang diterima pemerintah desa dapat dikelola dengan transparan, tepat sasaran, dan masyarakat bisa dengan mudah mengakses dan melakukan kontrol.
“Sehingga desa yang sudah menerapkan aplikasi ini akan terbaca pelaksanaan dan penganggarannya,” tukas Masuni. (Fik/Nita)
