Seputarmadura.com, Sumenep, Kamis 4 Mei 2017- Bagian Humas DPRD Sumenep, Madura, Jawa timur, meminta masukan dari 4 (empat) organisasi wartawan yang ada diwilayah setempat.
Kegiatan tersebut dikemas dalam forum diskusi wartawan yang diletakkan disalah satu gedung di Jalan Raya Batuan-Lenteng, Kamis (4/5/2017).
Masukan pertama dari pimpinan organisasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Koordinator Wilayah (Korwil) Madura, Roni Hartono yang menyampaikan bahwa acara forum diskusi wartawan ini agar dilakukan terobosan baru sehingga tidak terkesan monoton. Semisal diletakkan ditempat wisata yang dimiliki oleh Sumenep.
“Kita adalah para penulis, setidaknya Humas DPRD Sumenep bisa meletakkan acara forum ini ditempat wisata. Mengingat Sumenep digadang-gadang sebagai destinasi wisata sehat pada tahun 2018,” katanya, Kamis (4/5/2017).
Selain itu, Roni, juga ‘menyentil’ terkait setiap agenda Kunjungan Kerja (Kunker) atau agenda lainnya dari anggota DPRD supaya ada perwakilan dari beberapa media secara bergantian.
Sementara, pimpinan organisasi Komunitas Jurnalis Sumenep (KJS), Abd. Rahem menuturkan bahwa tujuan diadakannya forum ini pertama kali yakni ingin mendapatkan rilis langsung terkait agenda DPRD Sumenep. Sementara, fakta yang ada hanya diisi dengan duduk saja.
“Tujuan utama diadakannya forum ini teman-teman wartawan itu meminta rilis resmi kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh anggota dewan, bukan malah dijadikan tempat untuk ngumpul-ngumpul saja,” tegasnya.
Lain lagi dengan pimpinan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumenep, A. Rifai yang menuturkan bahwa media sosial dengan media pemberitaan harus dibedakan mengingat banyaknya media pemberitaan palsu (Hoax) yang sedang merajalela di seluruh Indonesia.
“Sekarang sudah saatnya merapikan media kita untuk benar-benar berbadan hukum, lengkap dengan perusahaannya,” tukasnya.
Humas DPRD, lanjut A. Rifai, harus benar-benar bisa memilih mana yang media sosial dan mana yang media pemberitaan. Bahkan Ia meminta tidak diberlakukan ke program Humas DPRD apabila tidak memenuhi media pemberitaan yang sebenarnya.
“Karena pemberitaan itu bukan seperti media sosial seperti Facebook dan Twitter,” tutupnya.
Sementara, Kepala Bagian Humas DPRD Sumenep, Abd. Halim mengaku akan menindaklanjuti terhadap semua masukan pimpinan organisasi media tersebut.
“Semua masukan dari teman-teman tetap akan kami tindaklanjuti mengingat kami sama-sama menjaga kebersamaan ini,” pungkasnya. (Fik/Nita)
