Seputarmadura.com, Sumenep, Kamis 29 Maret 2018- Forum Komunikasi Mahasiswa Sumenep (FKMS), Madura, Jawa Timur, kembali mendemo kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Kamis (29/3/2018).
“Anggota DPRD Kabupaten Sumenep ada yang melakukan kunker (kunjungan kerja) fiktif, ini jelas merugikan rakyat,” kata Korlap Aksi, Maksudi, Kamis (29/3).
Menurutnya, sebagai lembaga yang diisi oleh orang-orang terhormat, DPRD mendapat banyak fasilitas dan bahkan terkesan dimanja oleh negara. Semisal anggaran kunker keluar kota bahkan keluar provinsi yang menguras anggaran hingga ratusan juta, namun tidak membuahkan hasil yang positif terhadap perkembangan pembangunan daerah.
“DPRD bobrok. Kunker hanya dijadikan kesempatan untuk jalan-jalan dengan berkedok tugas,” terangnya.
Selain itu, masih kata Maksudi, anggota DPRD juga menghabiskan anggaran ratusan juta untuk kegiatan reses. Namun ditengah-tengah besarnya anggaran reses dan kunker, DPRD justru gagal dalam menjalankan fungsi legislasinya.
“Banyak menyisakan Raperda yang tidak selesai setiap tahunnya. Pada tahun 2017 ada belasan Raperda yang tidak selesai sampai hari ini,” tuturnya.
Akibat dari bobroknya kinerja anggota DPRD itu, FKMS menuntut agar DPRD mengklarifikasi alasan keterlambatan pembahasan Raperda tahun 2017, MKD harus mengusut tuntas indikasi kunker fiktif anggota dewan.
“Dan lagi, DPRD harus memperbaiki kinerjanya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D), Hozaini Adzim mengaku sudah menyelesaikan 14 Raperda tahun 2017. Dikatakan juga pada tahun tersebut ada 20 Raperda yang menjadi pembahasan.
“Jadi perlu saya klarifikasi, tahun 2017 itu ada 20 Raperda. 14 Raperda sudah selesai, dan 6 Raperda masih belum,” katanya.
6 Raperda yang masih belum akan dijadwalkan kembali bersamaan dengan 10 Raperda lain. “Nah, tahun ini ada 16 Raperda yang harus kami selesaikan, dan dari 16 Raperda itu sudah 4 Raperda yang kami selesaikan,” terangnya.
Sementara, dikonfirmasi terkait adanya kunjungan kerja fiktif, Hozaini mengaku akan menindak tegas perilaku anggota dewan tersebut.
“Kalau memang itu betul ada, itu pidana. Kami dari fraksi akan membahas itu,” tukasnya. (Fik/Nita)
