Seputarmadura.com, Sumenep, Kamis 22 November 2018- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menggelar sosialisasi pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di tahun 2019.
Acara yang digelar di salah satu hotel di Sumenep itu, dihadiri oleh Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan Wakil Bupati Sumenep Ach. Fauzi. Saat sambutan, Bupati menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut bukan sosialisasi terkait teknis.
“Sebagaimana diketahui bersama, Kabupaten Sumenep sudah tiga kali berturut-turut menyelenggarakan Pilkades serentak. Yaitu dimulai 2013 sebanyak 216 desa, 2014 sebanyak 86 desa dan 2016 sebanyak 28,” kata Bupati Sumenep.
Menurut bupati, dengan adanya pengalaman kesuksesan penyelenggaraan Pilkades selama tiga kali tersebut hendaknya menjadi pelajaran berarti bagi Kabupaten Sumenep untuk melaksanakan pemilihan kepala desa yang lebih demokratis dan berkualitas di masa mendatang.
Karena itulah, sosialisasi tersebut bukan sosialisasi teknis Pilkades. Melainkan, sarana menyamakan persepsi sekaligus serap aspirasi untuk menciptakan pilkades yang makin baik dan berkualitas.
“Aspirasi atau masukan untuk kemajuan Pilkades nanti akan kami jadikan bahan sebagai penyusunan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa. Sebab, ada beberapa aturan yang berubah setelah terbitnya Permendagri Nomor 65 tahun 2018,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep, A. Masuni dalam laporannya menyampaikan, tujuan sosialisasi itu di antaranya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara Pilkades.
Selain itu juga memberikan masukan terhadap Peraturan Bupati tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
“Peserta sosialisasi ini diikuti dari unsur kecamatan, kepala desa, ketua BPD, dan tokoh masyarakat di 226 desa yang tersebar di 27 kecamatan. Tentu saja, 226 desa tersebut adalah desa yang akan melaksanakan Pilkades Serentak di tahun 2019 mendatang,” katanya.
Disampaikan Masuni, untuk wilayah kecamatan di Kepulauan, yakni Arjasa, Sapeken, dan Masalembu hanya menghadirkan kepala desa dan BPD.
Sedangkan untuk narasumber, sosialisasi itu melibatkan unsur Biro Administrasi Pemerintahan Umum Setda Provinsi Jawa Timur, unsur DPMD Sumenep, dan unsur Bagian Hukum Setda Sumenep.
“Bentuk acara dibagi dua sesi, yakni pemaparan peraturan perundang-undangan, dan tanya jawab yang akan dijadikan referensi dalam penyusunan peraturan bupati yang mengatur pilkades,” tukasnya. (Fik/Nit)
