Seputarmadura.com, Pamekasan, Selasa 24 Juli 2018- Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam aliansi pemuda peduli rakyat (ALPART) melakukan aksi demonstrasi ke kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Selasa (24/7/2018).
Dalam aksinya, para aktivis meminta laporannya ke Kejari terkait tindak pidana korupsi pada kegiatan-kegiatan otoda dan bagian hukum tahun anggaran 2017, agar segera ditindaklanjuti. Apalagi, para mahasiswa ini menuding Kejari telah mempermainkan laporannya bahkan terkesan ‘masuk angin’.
“Kami sangat kecewa, karena pihak Kejari telah mempermainkan laporan kami. Padahal dalam peraturan Jaksa Agung RI No: Per 067/A/JA/07/2017, Bab II, pasal 3, poin B dan UU pemberantasan tindak pidana korupsi No. 20/2001 sudah jelas, bahwa semestinya setiap laporan harus segera di proses,” kata korlap aksi, Ibas Putra Mahkota, Selasa (24/7/2018).
Selain menyampaikan kekecewaannya, para aktivis ini juga menyebutkan adanya dugaan main mata dari pihak Kejari Pamekasan dengan instansi yang dilaporkan.
“Kemarin kami melakukan audiensi dengan pihak Kejari, kabarnya Kejari ini sudah melakukan pertemuan dan mengklarifikasi terkait laporan ke instansi terlapor. Saya rasa ini merupakan hal yang tidak etis untuk dilakukan oleh penegak hukum,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan oleh salah satu orator aksi, Abdurrahman. Dia menyebut Kasi Intel Kejari Pamekasan menolak dan meminta pihak pelapor untuk menindaklanjuti surat laporan yang diajukan.
“Setelah saya kroscek ke Bagian Keuangan Pemkab, ternyata data kami sama (dengan yang dilaporkan). Ini sangat jelas ada indikasi bahwa ada main antara Kejari dengan pihak terkait,” tudingnya.
Dikonfirmasi, Kepala Kejari Pamekasan, Tito Prasetyo meminta kepada para pendemo untuk membuktikan semua tudingannya itu. Karena menurutnya, pihak Kejari telah melaksanakan sesuai peraturan yang ada.
“Buktikan. Kalau ada isu itu saya malah senang. Buktikan kalau Kasi Intel kami masuk angin,” terangnya kepada sejumlah media. (Waid/Red)
