Seputarmadura.com, Sumenep, Rabu 26 Juli 2017- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kasatgas Tim Korsup Pencegahan KPK, Tri Gamareva, Rabu (26/7/2017), turun ke Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Alasan petugas pemberantasan korupsi ini harus turun langsung ke Sumenep, untuk mengingatkan agar penggunaan Dana Desa (DD) yang dikucurkan pemerintah dapat dikelola secara baik dan untuk kepentingan masyarakat desa, bukan untuk diselewengkan.
“Dana desa ini jangan dianggap sederhana. Mari kita bangun Indonesia lagi dari awal. Kita mulai dari desa. Jangan main-main dengan dana desa ini. Jangan sampai diselewengkan,” katanya, Rabu (26/7/2017).
Hal ini disampaikannya dalam acara Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui Transparansi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah pada Pemkab Sumenep di Graha Paripurna, kantor DPRD Sumenep, di Jalan Trunojoyo.
Menurutnya, dari awal perencanaan sampai tahap realisasi, anggaran yang sudah rutin diberikan oleh pemerintah pusat itu harus bisa diketahui, minimal sampai tingkatan RW dan RT. Hal itu penting supaya wilayah pedesaan bisa maju dan berkembang sebagaimana harapan pemerintah.
“Kalau untuk memenuhi atau menjawab semua masyarakat kan tidak mungkin. Minimal terbuka dan transparan sampai tingkat RW/RT. Kemudian juga, jangan sampai musyawarah pembangunan desa dilakukan formalitas,” terangnya.
Penggunaan dana desa, lanjutnya, harus bisa menunjang pembangunan dari bawah menuju tingkatan yang lebih tinggi. Karena itu, uang rakyat yang cukup besar itu harus digunanakan sebagaimana petunjuk dan teknis yang ditetapkan kemudian menjawab kebutuhan masyarakat.
“Lima tahun kedepan harus ada perubahan yang lebih baik. Dana desa harus bisa meningkatkan pembangunan. Baik fisik maupun sumber daya manusianya,” tuturnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim, Ketua DPRD Sumenep, Herman Dali Kusuma, jajaran Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) dan anggota DPRD Sumenep. (Fik/Nita)