Pastikan Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Tuntas Tahun ini

oleh -3 views
https://seputarmadura.com/wp-content/uploads/2019/07/Pastikan-Raperda-Bantuan-Hukum-Bagi-Masyarakat-Miskin-Tuntas-Tahun-ini.jpg
Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Abrori Mannan

Seputarmadura.com, Sumenep, Selasa 23 Juli 2019- Meski masa kerja DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, periode 2014-2019 tinggal beberapa bulan, namun kepedulian wakil rakyat ini tak pernah surut. Saat ini mereka sedang membuta rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perlindungan atau bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Raperda itu nantinya untuk memberikan perlindungan hukum, terutama masyarakat tidak mampu ketika tersandung kasus hukum.

Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Abrori Mannan mengatakan, Raperda Bantuan Hukum itu dijadwalkan tuntas tahun ini. Karena melihat banyaknya persoalan hukum yang menimpa masyarakat kurang mampu, sehingga patut mendapatkan bantuan hukum.

“Masyarakat miskin yang tersandung kasus hukum harus mendapat rasa keadilan, makanya mereka juga patut memperoleh bantuan hukum,” tegas Abrori, Selasa (23/7/2019).

Menurut politisi PKB tersebut, sebenarnya dewan pada dasarnya merencanakan dan membuat perda perlindungan hukum tersebut sudah cukup lama, namun kata dia baru bisa terealisasi pada tahun ini.

Dan untuk lebih memaksimalkan raperda ini, pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan salah satu universitas dalam rangka kajian akademik terhadap raperda tersebut.

“Saya rasa pemerintah harus hadir untuk melindungi masyarakatnya dari sisi hukum ketika butuh bantuan hukum, agar masyarakat miskin juga mendapatkan keadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi mendukung penuh rencana DPRD Sumenep untuk membuat Raperda Perlindungan Hukum bagi masyarakat miskin. Karena masyarakat miskin juga berhak mendapatkan keadilan.

“Pemerintah akan memberikan sumbangsih atau masukan dalam raperda itu. Sehingga nantinya menjadi perda yang bisa melindungi masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum,” tuturnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga memastikan, ketika raperda perlindungan hukum bagi masyarakat miskin sudah tuntas dan menjadi Perda, maka akan dialokasikan khusus di APBD Sumenep.

“Kalau sudah tuntas menjadi Perda, saya pastikan nanti akan ada anggaran khusus dari APBD Sumenep untuk perlindungan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut. Mudah mudahan tahun ini sudah tuntas,” tukas Wakil Bupati Sumenep ini. (Nit)