Seputarmadura.com, Sumenep, Senin 30 November 2020- Pasca pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS), MH Said Abdullah menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat agar Pulau Madura, Jawa Timur, dijadikan kawasan ekonomi khusus (KEK).
MH Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, mengatakan jika dirinya sangat setuju dengan langkah pemerintah untuk pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS).
Mengoreksi jalannya pendekatan pembangunan di Pulau Madura. Sejak diresmikannya BPWS tahun 2008 sampai sekarang, lebih dari dua belas tahun, kawasan Madura masih menjadi kawasan dengan tingkat kemiskinan paling tinggi di Jawa Timur. Pada tahun 2019, kemiskinan di Bangkalan mencapai 18,9 persen, Sampang 20,71 persen, Pamekasan 13,95 persen dan Sumenep 19,48 persen.
“Alih alih melakukan percepatan pembangunan, keberadaan BPWS malah seolah tiada arti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Madura. Untuk itu, saya setuju dengan langkah pemerintah untuk pembubaran BPWS,” ujar Said Abdullah, Anggota DPR RI Dapil Jawa Timur XI (Madura) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Sebagai konsekuensi atas pembubaran BPWS, Said merekomendasikan kepada pemerintah untuk menjadikan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Penetapan KEK Madura dapat bertumpu pada potensi Madura sebagai bagian penopang komoditas strategis nasional seperti; garam, tembakau, ternak sapi dan jagung. Langkah ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperkuat ekonomi daerah sebagai penopang ekspor nasional,” tuturnya.
Said juga mengungkapkan, pembentukan KEK Madura harus bertumpu pada kekuatan ekonomi rakyat Madura, dimana skala usaha UMKM harus menjadi tulang punggungnya.
“Alokasi sumber daya dan insentif harus tertuju pada pelaku pelaku UMKM se kawasan Madura yang handal, berdaya saing dan mampu menyerap lapangan kerja baru,” tandasnya m
Percepatan pembangunan di Madura, lanjut Said, harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan, penguatan dan pelestarian modal sosial dan budaya.
“Sebagai kawasan yang meletakkan agama dan tradisi sangat tinggi, maka pembangunan ekonomi Madura harus diletakkan dalam pelestrarian identitas, sehingga kemajuan Madura adalah kemajuan pembangunan yang tanpa kehilangan jati diri,” pungkasnya. (Rls)
