Seputarmadura.com, Sumenep, Jumat 4 September 2020- Aksi demo yang diluncurkan sejumlah kelompok terhadap Fattah Jasin, dinilai oleh Hairul Anwar, Ketua Relawan Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Sumenep, Madura, Jawa Timur, Fattah Jasin-KH. Ali Fikri, sebuah bentuk pendzaliman.
Itu dilakukan berulang kali. Seperti demo dengan menyoroti dugaan korupsi mantan Kapala Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Timur itu terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. Padahal kasus tersebut sudah selesai dan Fattah Jasin hanya diperiksa sebagai saksi.
Kemudian sekelompok massa yang mengatasnamakan Sumenep Anti Korupsi (SAKU) menggelar aksi damai dengan tuntutan salah satunya menuntut partai politik yang telah mengeluarkan rekomendasi kepada Fattah Jasin agar dibatalkan. Versi mereka, Fattah Jasin terindikasi terlibat dalam kasus korupsi karena pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dengan aksi itu, kami merasa jagoan yang kami usung pada Pilbup ini tak henti-henti di zalimi. Pak Fattah ini mau dizalimi apa lagi?,” ujar Hairul Anwar, Jumat, 4 September 2020.
Menurut Hairul, proses hukum pria yang pernah menjabat Pj. Bupati Pamekasan sudah selesai. Tetapi masih saja terjadi demo secara berjilid-jilid. Dia mengajak agar masyarakat mengedepankan etika-etika politik yang santun.
Mereka yang menyobek banner Fattah Kiai Fikri dianggap ingin kenalan. Sehingga dia berencana mengganti banner itu yang ada nomor HP-nya, agar masyarakat bisa komunikasi secara langsung.
“Pak Fattah dan Kiai Fikri ini putra terbaik Sumenep. Niat baiknya kita dukung untuk membawa Sumenep Barokah,” tukasnya.
Fattah Jasin-KH. Ali Fikri, pada Pilbup Sumenep 2020 diusung oleh enam partai politik, yakni PKB, PPP, Demokrat, Hanura, Golkar, dan Nasdem. (Nt)
