Seputarmadura.com, Pamekasan, Jumat 6 Januari 2017- Setelah melakukan aksi penggalangan tandatangan penolakan terhadap PP No 60 Tahun 2016 di sisi selatan bundaran Arek Lancor, Pamekasan, Madura, Jawa Timur, Komunitas Muda Peduli Reformasi (KMPI) kembali mengulang aksinya di halaman kantor DPRD Pamekasan, Jumat (6/1/2017).
Mereka menyampaikan aspirasi dan memohon dukungan wakil rakyat untuk ikut serta membubuhkan tandatangan menolak kebijakan pemerintah yang dinilai menyengsarakan rakyat sekaligus menyampaikan penolakan itu kepada pemerintah pusat.
Korlap aksi KMPI, Zainul Hasan Tbk dalam orasinya mengatakan, kenaikan PNPB itu jelas-jelas tidak pro rakyat karena membebani masyarakat Indonesia yang telah terpuruk.
“Bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera jika pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi – JK dengan sewenang-wenang menambah beban rakyat,” ujarnya dihadapan wakil rakyat, Jumat (6/1/2017).
Kenaikan PNBP itu meliputi biaya pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor serta STNK hingga mencapai 300 persen. Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin dan Ketua serta Wakil Ketua Komisi III langsung menemui massa aksi sekaligus menandatangani spanduk penolakan sesuai permintaan KMPI.
Kendati dikatakan bahwa tanda tangan itu atas nama pribadi sebagai anggota DPRD dan bukan atas nama lembaga, namun Halili Yasin sebagai pengemban amanah rakyat, turut prihatin terhadap masyarakat yang merasa dikorbankan dengan kebijakan itu.
“Kami sebagai representasi dari rakyat, sudah seharusnya kami empati terhadap kepentingan rakyat dan penolakan ini menandakan jika masyarakat belum siap dengan kenaikan biaya STNK, BPKB maupun BBM yang berlipat-lipat seperti ini,” ucapnya.
Aksi di halaman kantor DPRD ini berlangsung singkat, selanjutnya Zainul Hasan Tbk menyerahkan spanduk penolakan penuh tandatangan kepada Ketua DPRD Halili Yasin, untuk disampaikan kepada Wakil Rakyat di Senayan.(Dre/Nita)
