Anggota DPRD Sumenep Minta Kades Gunakan DD dan ADD Tepat Sasaran

0
Hosaini Adhim, anggota Komisi I DPRD Sumenep

Seputarmadura.com, Sumenep, Senin 22 Juli 2019- Besarnya Dana Dana (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah pusat ke masing-masing desa, membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, angkat bicara.

Salah satu wakil rakyat Sumenep, Hosaini Adhim, meminta para Kepala Desa (Kades) agar serius menggunakan DD dan ADD serta tepat sasaran.

“DD dan ADD yang dikucurkan kepada sejumlah desa di Sumenep melalui dana transfer dari APBN, diharapkan memberikan dampak pada kemandirian desa dan masyarakat,” terang Hosaini Adhim, anggota Komisi I DPRD Sumenep, Senin (22/7/2019).

Ia menuturkan, banyak hal yang bisa dilakukan dengan DD dan ADD untuk memajukan desa, salah satunya yang bisa dimanfaatkan para kades yakni dengan memaksimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagai salah satu unit usaha desa yang dikelola dan diperuntukkan untuk masyarakatnya.

“BUMDes harus bisa dijadikan media untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat desa,” ujarnya.

Perusahaan milik desa itu, lanjut Hosaini, sudah menjadi program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

“Jadi, sudah selayaknya semua desa khususnya di Sumenep memiliki BUMDes,” tandasnya.

Politis PAN ini juga mengungkapkan, , BUMDes yang didirikan itu hendaknya dibentuk dengan mengacu kepada potensi maupun produk unggulan di desa. Sehingga, saat mendirikan BUMDes akan mudah, bisa langsung memiliki jenis usaha yang dimiliki.

Sebab, keberadaan BUMDes tentu saja sudah berorientasi kepada hasil (profit). Sebab, yang namanya BUMDes tak ubahnya seperti perusahaan, sehingga, keberadaanya harus berkembang dari setiap bulan dan tahunnya.

“Intinya, neraca keuangan juga harus mengalami perkembangan yang bagus, bukan malah nantinya defisit. Makanya, kami minta diketahui dulu potensinya. Apalagi, dua desa juga bisa disatukan menjadi BUMDes. Intinya, harus mencari unggulan yang prospektif. Kami kira desa jauh lebih paham akan hal ini,” tuturnya.

Menurut Politisi PAN ini, pendirian BUMDes itu memang menjadi perhatian pemerintah, dengan harapan bisa membangkitkan ekonomi masyarakat sekitar.

“Hal itu menjadi bukti ikut andilnya pemerintah dalam membuka peluang pekerjaan baru bagi masyarakat. Desa harus berdaya guna melalui DD dan ADD tersebut,” tegasnya.

Meski demikian, yang harus diperhatikan ketika mendirikan BUMDes itu, yakni pengurus di dalamnya melibatkan warga desanya. (Yan/Nit)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here