Pimpinan DPRD Pamekasan Persoalkan Rendahnya Serapan Anggaran 2016

oleh -39 views
Pimpinan DPRD Pamekasan Persoalkan Rendahnya Serapan Anggaran 2016
Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris (Foto:Andre Havid)

Seputarmadura.com, Pamekasan, Rabu 18 Januari 2017- Untuk kesekian kalinya DPRD Pamekasan, Madura, Jawa Timur, kembali mempersoalkan lemahnya kinerja yang berdampak pada rendahnya serapan anggaran pada APBD Tahun 2016 hingga mencapai Rp 363 Miliar.

Menurut Wakil Ketua DPRD Pamekasan, Suli Faris, hal ini disebabkan pengguna anggaran yakni pimpinan sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Pamekasan, tidak memiliki perencanaan dan program yang matang.

“Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya penekanan saudara bupati kepada masing-masing kepala SKPD,” tuturnya, Rabu (18/1/2017).

Dampaknya masyarakat yang dirugikan karena tidak dapat menikmati manfaat dari berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan dan disepakati dalam APBD akibat kegiatannya tidak terlaksana.

“Padahal hampir disetiap pembahasan APBD dan pandangan umum fraksi, saya selalu mengingatkan agar pengguna anggaran segera melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai amanah pemerintah pusat dan anggarannya yang sudah di sepakati dalam APBD,” tambah Suli Faris.

Desakan ini bertujuan, supaya kepentingan atau kebutuhan masyarakat khususnya di Pamekasan dapat terlayani dengan baik dan cepat, tepat waktu sesuai tahapan yang telah di tentukan.

“Bukankah pemerintah pusat telah mengancam memberikan sanksi, tidak akan mencairkan anggaran jika tidak terlaksana atau tidak terselesaikan hingga akhir tahun dan akan mengurangi penerimaan dana perimbangan untuk tahun berikutnya,” ingat Suli Faris.

Akan tetapi kenyataannya hingga akhir tahun 2016 kemarin, idle cash atau dana menganggur di kas daerah masih sangat tinggi, yaitu mencapai Rp 363 miliar atau bahkan lebih tinggi dari kas yang menumpuk di tahun 2015.

Jika Pemkab Pamekasan benar-benar serius dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, tegas Ketua DPC PBB Pamekasan itu, seharusnya hal ini tidak terjadi di tahun 2016.

“Untuk itu kami akan meminta pertanggung jawaban bupati dan jajarannya, pada pembahasan raperda pertanggung jawaban atau perhitungan APBD 2016,” pungkasnya.(Dre/Nita)